DIRGAHAYU TNI

DIRGAHAYU TNI

Rabu, 09 Oktober 2013

FUNGSI WARNA SURAT TILANG DAN TIPS SAAT DITILANG


Di Indonesia, terdapat lima warna slip tilang yang berlaku, yaitu merah, biru, hijau, kuning, dan putih. Fungsinya pun berbeda-beda, yaitu:

1. Merah : Diberikan kepada pelanggar/terdakwa yang ingin menghadiri sidang;

2. Biru : Diberikan kepada pelanggar/terdakwa yang menitipkan di bank yang ditunjuk;

3. Hijau : Diberikan kepada pengadilan;

4. Kuning Diberikan kepada anggota kepolisian;

5. Putih : Diberikan kepada kejaksaan.


Jika kita melanggar peraturan lalu lintas dan ditilang oleh pihak kepolisian, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu:

1.
Jika Pelanggar meminta blanko tilang berwarna biru maka pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang di Pengadilan, bisa membayar langsung di Bank BRI. Namun slip tilang berwarna Biru ini dikenai denda sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas & Angkutan Jalan.


Contoh :
Tidak memiliki SIM. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000

Keterangan: Dengan blanko tilang warna biru melanggar pasal ini, Pelanggar diwajibkan untuk membayar denda yaitu Rp 1.000.000 dan disetorkan ke Bank BRI yang telah ditentukan.

2. Mengikuti sidang, kita akan diberi slip merah.


Semua denda akan masuk ke kas negara. Pungutan liar diluar ketentuan berlaku tidak diperkenankan. Pembayaran denda dapat dilakukan melalui Bank BRI yang ditunjuk. Setelah proses sidang selesai, anda kita bisa mendapatkan kembali SIM/STNK yang disita dikantor Satlantas dimana anda di tilang.



Tips:

1.Baca dengan seksama alamat Bank yang ditunjuk untuk menyetor denda bila anda mengambil slip biru.

2. Baca dengan seksama lokasi pengadilan dimana anda akan menjalani sidang.

3. Baca dengan seksama alamat satlantas dimana anda akan mengambil STNK dan SIM yang disita oleh Petugas (tanya langsung dengan petugasnya agar lebih jelas).


Demikian semoga bermanfaat.


(Sumber: TMC Polda Metro Jaya)

Selasa, 01 Oktober 2013

Syarat dan Tata Cara Mutasi Kendaraan Bermotor

Syarat Mutasi Kendaraan :

BPKB

STNK

Cek Fisik Kendaraan (bisa dilakukan cek fisik bantuan dikantor cek fisik dikantor Samsat terdekat)

Kwitansi Jual Beli (materai 6000)

KTP pemilik (daerah yang akan dituju)

(Untuk badan hukum ): Salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup & ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.
Untuk intansi pemerintah ( termasuk BUMN & BUMD ) : surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup & ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan.


Tata Cara Mutasi Kendaraan :

1. Pertama, Melapor ke Samsat (menurut Plat motor yang terdaftar sekarang).

2. Langsung ke Bagian Loket Mutasi (menyerahkan BPKB+KTP daerah yang dituju).

3. Cek Fisik (gesek nomor rangka+mesin) membayar sejumlah biaya.

4. Kembali ke Bagian Mutasi (menyerahkan FC BPKB+STNK+KTP rangkap 2).

5. Kebagian Fiskal (membayar sejumlah biaya).

6. Kembali Ke bagian Mutasi (membayar sejumlah biaya untuk mencabut berkas dari samsat setempat).

7. Menunggu Berkas keluar dengan waktu tertentu. (mendapat surat jalan sementara).

8. Setelah Berkas keluar, Lapor ke samsat daerah tujuan. (menyerahkan berkas-berkas yang diterima ke bagian mutasi).

9. Cek Fisik kembali (gesek nomor rangka+mesin) membayar sejumlah biaya.

10. Cross Cek ke POLDA setempat. (bila mutasi lintas propinsi).

11. Kembali ke samsat daerah tujuan (menyerahkan berkas-berkas dan mendapat surat jalan sementara).

12. Menunggu STNK + Plat No. dengan waktu tertentu.

13. Setelah sesuai dengan lama waktu yang ditentukan kembali ke samsat untuk mengambil STNK + Plat NOPOL baru. (membayar sejumlah biaya untuk pajak, STNK, Plat No., penulisan BPKB)

14. Menunggu BPKB yang di-update dengan waktu tertentu.

15. Mengambil BPKB yang telah di Update.

16. Selesai.


(sumber: Divisi Humas Mabes Polri)

Sabtu, 28 September 2013

BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA DI KEPOLISIAN



   
Senkom MP | Kota Malang - Apabila kita melaporkan sesuatu kepada kepolisian, misalnya laporan tindakan penganiayaan, dan sudah beberapa hari laporan tersebut belum ditindak lanjuti. Pertanyaan saya, apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut ? Dan apa upaya hukum yang bisa dilakukan apabila kepolisian tidak menindaklanjuti laporan tersebut ?

Sumber diketahui adanya suatu Tindak Pidana bisa diketahui melalui: Laporan, atau Pengaduan, atau tertangkap tangan.

Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak / kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP).

Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor.

Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.

Adapun pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana (“TP”) aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP).
Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi.

Tertangkap Tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan TP atau tengah melakukan TP dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat TP dilakukan.

Mengenai pertanyaan tentang apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut, maka jawabannya adalah tidak ada.

Akan tetapi, terdapat Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI (“Perkap No. 12 Tahun 2009”), yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sebagai berikut:

1. Pertama kali terkait batas waktu menyerahkan Laporan yang dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian, yakni.

Pasal 11

(1) Laporan Polisi yang dibuat di SPK WAJIB segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.

(2)Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang

(3)Laporan Polisi sebagaimana dimaksud, selanjutnya HARUS sudah disalurkan keapda penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Pasal 18: Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

2. Proses berikutnya setelah laporan adalah kegiatan penyelidikan dan batas waktu melaporkan hasil penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 26 Perkap No. 12 Tahun 2009, sebagai berikut:

(1) Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.

(2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2(dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.

3. Proses setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan. Pasal 33 dan Pasal 34 Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi surat perintah Penyidikan. Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.”

4. Perkap No. 12 Tahun 2009 selanjutnya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut:

Pasal 31

(2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

(3) Dalam menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.

(4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 32:

(1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.

5. Dalam hal kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, maka Pelapor atau saksi dapat mengajukan surat pengaduan atas hal tersebut kepada atasan Penyelidik atau Penyidik atau badan pengawas penyidikan, agar dilakukan koreksi atau pengarahan oleh atasan penyelidik/penyidik yang bersangkutan.

Dalam rancah hukum pidana, daluwarsa diatur untuk pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan. Menurut Pasal 74 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah:

1. Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;

2. Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Peraturan Kepala Kepolisian RI No.: 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisisan Negara Republik Indonesia

(sumber: Divisi Humas Mabes Polri)

Jumat, 27 September 2013

CARA MENGURUS SIM A DAN SIM C DI KEPOLISIAN

Senkom MP | Kota Malang - Bagi warga negara Indonesia yang akan menggunakan SIM baru untuk golongan SIM A dan SIM C. Dapat datang langsung mengisi formulir pendaftaran ke Kantor SAMSAT Setempat.

Untuk mengenal lebih jauh mengenai kegunaan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).

Jenis-jenis Surat Ijin Mengemudi ( SIM )

Di Indonesia Surat Izin Mengemudi terdiri dari dua jenis yaitu :

1.Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan
2.Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum

Pada postingan ini yang kami share adalah SIM Kendaraan Bermotor untuk perseorangan

Golongan SIM perseorangan

SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.

SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg

SIM B2, untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.

SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor.

SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Persyaratan Permohonan SIM perseorangan

Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009

1.Usia

17 tahun untuk SIM C dan D
18 tahun untuk SIM A
21 tahun untuk SIM B1
21 tahun untuk SIM B2

2.Administratif

memiliki Kartu Tanda Penduduk
mengisi formulir permohonan
rumusan sidik jari

3.Kesehatan

sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis

4.Lulus ujian

ujian teori
ujian praktek dan/atau
ujian ketrampilan melalui simulator

5.Biaya pembuatan SIM baru, sesuai dgn PP No. 50 tahun 2010 ttg PNBP Polri adalah :

Biaya Pembuatan SIM A Rp 120.000
SIM C Rp. 100.000
Biaya tersebut belum termasuk biaya asuransi dan kesehatan.

(sumber: Divisi Humas Mabes Polri)

Kamis, 26 September 2013

SUDAH TAHUKAH ANDA ISTILAH-ISTILAH HUKUM INI?

Senkom MP | Kota Malang - Kadangkala dalam keseharian kita banyak kita temui beberapa istilah istilah hukum yang kadang membuat hati kita bertanya-tanya tentang istilah tersebut. Entah karena kita lupa, Lupa-lupa Ingat, pernah baca tapi ragu-ragu atau bahkan memang kita tidak tahu sama sekali. Mari kita coba mengingat dan belajar bersama. Berikut kami temukan sebuah referensi tentang beberapa istilahistilah hukum yang kemudian kami tuangkan dalam blog ini, Semoga bermanfaat bagi kita.

Abolisi : Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana, terdakwa yang bersalah melakukan delik

Acara pemeriksaan singkat : Pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali perkara pelanggaran lalu lintas

Acara pemeriksaan tindak pidana ringan : Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, dan penghinaan ringan

Actio in pauliana : Tuntutan hukum untuk pernyataan batal segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh pihak yang berhutang, yang menyebabkan penagih hutang dirugikan (pasal 1341 KUHPerdata)

Actor rei forum sequitur : Penggugat harus menggugat tergugat di pengadilan di tempat tergugat tinggal

Actor sequitur forum rei : Pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat, berdomisili) yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak

Administrasi pengadilan : Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengadilan untuk menciptakan efisiensi, akurasi dan konsistensi dalam sistim peradilan. Suatu struktur administrasi pengadilan dilakukan dalam rangka menunjang kerja hakim dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Administrasi pengadilan diantaranya meliputi pengawasan terhadap anggaran, penunjukan hakim dalam suatu perkara, menciptakan jadwal persidangan dan mengawasi pekerjaan yang bersifat non-perkara

Administrasi perkara : Rangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam menangani perkara dalam rangka penertiban dokumen data perkara semenjak pendaftaran perkara, persidangan, pengajuan upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Advokasi : Tindakan untuk mempermasalahkan suatu hal/ide/topik tertentu

Advokat : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 18 tahun 2003 ttg advokat

Advokat / pengacara asing : Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan

Aequo et bono : Suatu istilah yang terdapat pada akhir dokumen hukum dalam peradilan, baik perdata maupun pidana yang prinsipnya menyerahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara. Arti harfiahnya : apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ajudikasi/ adjudication : Penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan; pengambilan keputusan

Akta : suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya

Akta autentik : Akta yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan ataupun tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya; surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari

Akta di bawah tangan : Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat

Akta notariil : Akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu

Alat bukti : Alat yang sudah ditentukan didalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian didalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak apat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. contoh : didalam hukum pidana, secara formal diatur dalam pasal 184 kuhap

Alat bukti surat : Surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah

Alibi : Bukti bahwa tersangka berada ditempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi

Alternatif Penyelesaian Sengketa : sebuah penamaan untuk proses dan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Arbiter : orang perseorangan yang netral yang ditunjuk untuk memberikan putusan atas persengketaan para pihak.

Arbitrase : salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan kewenangan kepada kepada pihak yang netral, yang disebut arbiter, untuk memberikan putusan.

Amnestie : Pernyataan umum (diterbitkan melalui atau dengan undang-undang) yang memuat pencabutan semua akibat pemidanaan dari suatu perbuatan pidana (delik) tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana (delik) tertentu, bagi terpidana, terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan delik-delik tersebut.

Aparatur hukum : Mereka yang memiliki tugas dan fungsi: penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum

Asas audie et alteram partem : Kedua belah pihak harus didengar

Asas domisili : Status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum domicile (hukum tempat kediaman permanen) orang itu

Asas Acta Publica Seseipsa : Suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sampai terbukti sebaliknya.

Asas Domein : Asas yang mengatur bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu tanah eigendomnya, adalah domein (milik) negara.

Asas droit de suite : Asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada

Asas Independence Of Protection : Asas yang memberi perlindungan yang diberikan terhadap ciptaan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan itu.

Asas Kepastian Hukum : Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Asas konsensus : bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Cara pengambilan keputusan secara konsensus akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan.

Asas exceptio non adimpleti contractus : Tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi

Asas in dubio pro reo : Dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa

Asas kebebasan berkontrak : Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 2. tidak dilarang oleh undang-undang; 3. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 4. dilaksanakan dengan itikad baik

Asas kebenaran materiil : Asas untuk mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum

Asas kepastian hukum : Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

Asas legalitas : Dimana suatu tindak kejahatan tidak dapat dihukum atau di sebut sebagai tindak pidana apa bila sebuah perbuatan dilakukan tetapi belum terdapat keterangan dalam UU atau KUHP
atau perbuatan itu dilakukan baru kemudian UU mengenai perbuatan itu di buat, maka hukum tidak berlaku bagi perbuatan ini atau diambil hukum yang paling ringan bagi terdakwa.

Asas lex specialis derogat legi generalis : Kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku

Asas lex superior derogat legi inferiori : Kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan

Asas ne bis in idem : Asas yang melarang seseorang untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya bagi kejahatan yang sama

Asas pacta sunt servanda : Bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan

Asas pengaitan : apabila terjadi suatu masalah maka harus dikaitkan dengan suatu norma ksusilaan tertentu

Badan hukum : Suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi

Badan usaha : Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

Berita Acara Pemeriksaan tersangka/saksi : Catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka serta saksi/saksi ahli, memuat uraian tindak pidana yang mencakup/memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan /atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara

Berkas perkara : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara

Barang bukti/corpus delicti : Barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan
Batal demi hukum Kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi

Beban pembuktian terbalik : Beban yang menjadi tanggung jawab pelaku untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana
Bebas dari segala dakwaan / Vrijspraak Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim karena dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Benda sitaan : Benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.

Benturan kepentingan : Benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut.

Berita Acara Persidangan (BAP) : Catatan yang berisi mengenai segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi, hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli.

Blancostraafbepalingen : dalam ilmu hukum tindak pidana perekonomian, dalam bahasa belanda yang berarti "cek kosong", di Indonesia hal ini dikenal sebagai dasar hukum untuk membuat undang undang tentang tindak pidana perekonomian yang belum dibuat undang undang khususnya. Jadi Pemerintah bisa membuat UU dengan dasar Blancostraafbepalingen ini. Blancstraafbepalingen diatur dalam Undang Undang Darurat, Kalo gak salah No. 8 tahun 67

Clausula Rebus Sic Stantibus : yaitu keadaan yang menghilangkan kewajabian dari masing2 pihak dalam suatu perjanjian apabila terjadi suatu "fundamental change of circumstances" atau perubahan yg mendasar dari suatu keadaan.

Contempt of Court : Setiap tindakan dan/perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan/ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan instirusi peradilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga mengganggu dan merintangi sistem serta proses peradilan yang seharusnya.

Dasar hukum : Peraturan hukum yang melandasi suatu perbuatan

De auditu testimonium de auditu : Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain

Delik : Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Delik aduan : Delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban)

Delik berlanjut : Suatu perbuatan yang dilakukan sebagian demi sebagian hingga merupakan perbuatan pidana yang utuh

Delik commissionis : Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang

Delik commissionis per ommissionis commissa : Delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis) tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat

Delik culpa : Delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya atau delik-delik yang cukup terjadi "dengan tidak sengaja" agar pelakunya dapat dihukum

Delik dengan pemberatan : Delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi lebih berat

Delik dolus : Delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan "dengan sengaja"

Delik hukum/ rechts delict : Perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, jadi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan

Delik ommissionis : Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang

Delik materiil : Suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu

Delik undang undang/ wet delict : Perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana

Deposisi : Bukti saksi atau ahli yang didasarkan atas sumpah yang dilakukan diluar pengadilan

Derdenverzet / perlawanan pihak ketiga : Perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa

Diktum/pemidanaan : Suatu kesimpulan dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum (in abstracto) yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan (in concretto)

Doktrin ultra vires : Doktrin yang mengajarkan bahwa perseroan tidak dapat melakukan kegiatan di luar dari kekuasaan perseroan

Domisili : Tempat kediaman tetap

Droit de preference : Keistimewaan yang bersangkutan dengan hasil penjualan tanah yang dijadikan jaminan, dalam hubungannya dengan kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak yang lebih mendahulu

Duplik : Jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat

(sumber: Divisi Humas Mabes Polri)

FUNGSI SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL DI TINGKAT POLRES

Senkom MP Kota Malang  - Satuan Reskrim adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelengarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan adminitrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Dalam menyelengarakan tugas di maksud Sat Reskrim menyelengarakan fungsi sebagai berikut :

Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi Identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres.

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelenggaraan Fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.

Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.

Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol besetra penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi Reskrim.

Sat Reskrim di pimpin oleh Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kapada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Waka Polres.

Kasat Reskrim di bantu oleh Kaur Bin Ops disingkat KBO yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim. (sumber: Divisi Humas Mabes Polri)

Rabu, 25 September 2013

Tata Cara Penggantian BPKB dan STNK Sementara


Pelayanan penggantian BPKB sementara dan cap SKPD tahun 2013 dengan BPKB dan STNK asli sudah bisa dilakukan pada awal September 2013.

Adapun tata cara penggantian BPKB dan STNK sementara adalah sebagai berikut :

Pada bulan September, dikhususkan terhadap pelayanan SKET BPKB dan cap SKPD yang dikeluarkan pada bulan Februari, Maret dan April.

Pada bulan Oktober, dikhususkan terhadap pelayanan SKET BPKB dan Cap SKPD yang dikeluarkan pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus.

Pelaksanaan pergantian ini, dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan sampai pelayanan BPKB dan STNK mencukupi disetiap unit pelayanan dan Pelayanan normal kembali.

Dalam penggantian BPKB dan STNK sementara dengan BPKB dan STNK asli ini dilaksanakan secara transparan dan mengutamanakan pelayanan prima itu diwujudkan dengan tata cara pelaksanaan pelayanan rutin tidak menganggu masing-masing unit layanan, baik BPKB di Polda/Polres dan STNK pada Samsat membentuk loket khusus, menunjuk petugas khusus dengan pembagian tugas yang jelas dalam melaksanakan penggantian SKET BPKB sementara dan Cap SKPD kepada BPKB dan STNK Aslinya. Pimpinan Kasi/Kasat/Kanit melakukan pengawasan melekat terhadap unit pelayanan dalam proses pengantian SKET BPKB dan CAP SKPD. Termasuk untuk kelancaran proses penerbitannya.

Memperbantukan tenaga teknis komputer aplikasi print out BPKB dan STNK yang siap sedia ditiap unit pelayanan. Menyiapkan ruangan layanan informasi, papan pengumuman serta kotak pengaduan dan no telepon yang dapat dihubungi melalui Polda/Polres dan Mabes. 

(sumber: Divisi Humas Mabes Polri)

SENKOM MITRA POLRI ADAKAN DIKLAT KAMTIBMAS DAN BELA NEGARA

Senkom.or.id | Jombang -Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom Polri) sebagai polmas (pepolisian masyarakat) menyatakan aksi terorisme sebagai musuh bersama. Polri juga meminta seluruh anggota Senkom meningkatkan peran dalam menginformasikan setiap gejala gangguan kamtibmas termasuk terorisme.

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Bina Masyarakat dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Dirbimas Baharkam) Polri Brigjen Pol. Drs. Hengki Kaluara, dan Ketua umum Senkom Polri, HM Sirot SP, SIP di sela-sela kegiatan Diklat Kamtibmas dan Bela Negara Senkom Polri di Bumi Perkemahan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, Jumat (20/9/2013).

Bahkan Dirbinmas Baharkam Polri secara khusus meminta seluruh anggota Senkom untuk meningkatkan kewaspadaan dan perannya dalam menginformasikan setiap gejala gangguan kamtibmas. Termasuk di dalamnya terorisme yang kini sudah mulai melakukan penyerangan terhadap pertsonel Polri sebagai aparat penegak hukum.

“Saya tahu betul dengan peran Senkom yang telah menggurita di seluruh Indonesia dalam perannya baik kamtibmas dan kebencanaan, bahwa Senkom menjadi polmas pionir yang saya percaya 100 persen, malah kalau ada 200 persen saya percaya 200 persen,  informasi dari Senkom itu akurat, pertahankan dan tingkatkan terus, jangan sampai terprovokasi pihak-pihak tak bertanggung jawab,” lanjutnya.


Pangdam Brawijaya Senang Saat Pidato Tak Ada yang Mengantuk


TRIBUNNEWS.COM - Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Edywan Prabowo, S.I.P menyampaikan apresiasinya kepada 500 peserta Diklat Kamtibmas dan Bela Negara Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri, usai memberikan paparannya, Sabtu (21/9/2013) sore ini, di Bumi Perkemahan Kumbokarno Wonosalam, Jombang Jawa Timur. Demikian rilis yang diterima redaksi Tribunnews.com.
Apresiasi itu ditunjukkan oleh Pangdam dengan kembali naik ke podium, setelah usai memberikan paparan. "Saya salut dengan Senkom, selama paparan materi saya tidak ada yang mengantuk, padahal kalau  saya menyampaikan ke prajurit saya habis jam makan  pada umumnya  banyak yang mengantuk. Tapi Senkom tidak ada yang mengantuk, dengan sikap tetap tegap. Senkom adalah potensi yang luar biasa," ujar Pangdam disambut tepuk tangan gemuruh 500 peserta dan para undangan dari unsur Muspida se-Jawa Timur.

Kepada salah satu pelatih Senkom dari unsur TNI AL, Ketut Sumarjana, Pangdam juga berpesan untuk terus melatih Senkom, "belum pernah saya temui organisasi masyarakat seperti senkom yang disiplin dan berdedikasi tinggi, mencerminkan kesiapan untuk bela negara," kata  alumni Akabri 1984 itu, seperti dituturkan Ketut.
Dalam paparannya, Pangdam memberikan materi wawasan Kebangsaan dengan tema "Sinergitas Peran TNI dan Masyarakat dalam Bela Negara".
"Kita harus yakin, bahwa sesungguhnya kita bukan bangsa kerdil, namun bangsa yang tangguh yang selama ini berhasil lolos ketika dihadapkan pada berbagai ujian, baik itu konflik horisontal internal dalam negeri bermuara SARA dan lain sebagainya. Sebagai bangsa besar kita telah teruji menghadapi semua itu," jelas Pangdam.
Diklat Kamtibmas dan Bela Negara Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri, diselenggarakan di Bumi Perkemahan Kumbokarno Wonosalam, Jombang Jawa Timur, Sabtu (21/9/2013). Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Edywan Prabowo, S.I.P menyampaikan apresiasinya kepada 500 peserta diklat. 
Pangdam juga mengingatkan agar kembali kepada karakter bangsa Indonesia suka bergotong royong, ramah, santun, berkarakter kepemimpinan yang memiliki semboyan ing ngarsa sung tuladha (didepan atau memimpin dengan memberi teladan), ing madya mangun karsa (ditengah membangun kehendak lebih baik), tut wuri handayani (dari belakang memberi dorongan).
"Dan kita lihat, negara-negara yang maju, karena wawasan kebangsaan warga negaranya kuat, sehingga menjadi bangsa yang dapat membangun kekuatan ekonomi dan pertahanan," kata Pangdam seraya mencontohkan negara kecil Singapura, karena warga negaranya mendahulukan kepentingan negara, maka menjadi kuat dalam berbagai hal. Secara ekonomi, kuat. Demikian halnya dalam pertahanan yang alutsistanya lebih bagus dari Indonesia.
"Untuk itu mari kita kembali kepada karakter bangsa Indonesia yang mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dicontohkan para pendahulu kita dalam peristiwa sumpah pemuda yang melahirkan bangsa Indonesia," kata Pangdam sembari mengingatkan 4 pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. 

(Sumber: TribunNews.com)

DAPATKAH DITILANG KARENA STNK MATI?

Dapatkah Ditilang karena STNK Mati?

Apakah polisi punya wewenang menilang sepeda motor yang STNK-nya telah mati 2 tahun. Bagaimanakah persoalan ini? Mohon saran dan penjelasannya? Terima kasih.

Jawaban:

Pada dasarnya, secara umum pihak kepolisian berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pemilik motor yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Tindakan yang diambil ini dapat berupa tindakan langsung atau sering disebut dengan tilang (simak artikel Harga Tilang Lalu Lintas).

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi (Pasal 65 ayat [2] UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - “UU LLAJ”) yang memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakunya (Pasal 68 ayat [2] UU LLAJ).

STNK ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya harus dimintakan pengesahan (Pasal 70 ayat [2] UU LLAJ). Juga, sebelum habis masa berlaku dari STNK tersebut, seharusnya wajib diajukan permohonan perpanjangan (Pasal 70 ayat [3] UU LLAJ).

Ketika masa berlaku STNK habis dan tidak diperpanjang, inilah yang kemudian sering disebut sebagai STNK mati. Sesuai Pasal 74 ayat (2) UU LLAJ jo Pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis. Ini merupakan bentuk sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor.

Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan ini dapat berakibat kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diregistrasi kembali (Pasal 74 ayat [3] UU LLAJ).

Dalam hal kendaraan bermotor sudah tidak teregistrasi, maka kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan di jalan. Karena sesuai Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ, setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini tentunya STNK yang dimaksud adalah STNK yang masih berlaku.

Lebih jauh diatur dalam Lampiran Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang bagian Pendahuluan No. 4 huruf a ayat (2) mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dijelaskan bahwa sesuai penjelasan Pasal 211 KUHAP, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa dapat digolongkan dengan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

Itulah yang menjadi dasar untuk seorang pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya mati dapat ditilang. Karena sesuai ketentuan dalam Pendahuluan No. 1 huruf a Lampiran Surat Keputusan No.Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang, “tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar Peraturan-peraturan Lalu Lintas Jalan Tertentu, sebagaimana tercantum dalam Bab VI Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP dan penjelasannya.”

Selain itu, polisi juga memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat (1) UU LLAJ bahwa “dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;

d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau

i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.”

Menjawab pertanyaan Anda, maka polisi memang berwenang untuk menilang jika STNK pengendara motor telah mati/habis masa berlakunya. (Sumber: Divisi Humas Mabes Polri)

Senin, 23 September 2013

SENKOM MITRA POLRI GELAR DIKLAT KAMTIBMAS DAN BELA NEGARA


Senkom.or.id | Jombang -Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom Polri) sebagai polmas (pepolisian masyarakat) menyatakan aksi terorisme sebagai musuh bersama. Polri juga meminta seluruh anggota Senkom meningkatkan peran dalam menginformasikan setiap gejala gangguan kamtibmas termasuk terorisme.



Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Bina Masyarakat dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Dirbimas Baharkam) Polri Brigjen Pol. Drs. Hengki Kaluara, dan Ketua umum Senkom Polri, HM Sirot SP, SIP di sela-sela kegiatan Diklat Kamtibmas dan Bela Negara Senkom Polri di Bumi Perkemahan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, Jumat (20/9/2013).


Bahkan Dirbinmas Baharkam Polri secara khusus meminta seluruh anggota Senkom untuk meningkatkan kewaspadaan dan perannya dalam menginformasikan setiap gejala gangguan kamtibmas. Termasuk di dalamnya terorisme yang kini sudah mulai melakukan penyerangan terhadap pertsonel Polri sebagai aparat penegak hukum.


“Saya tahu betul dengan peran Senkom yang telah menggurita di seluruh Indonesia dalam perannya baik kamtibmas dan kebencanaan, bahwa Senkom menjadi polmas pionir yang saya percaya 100 persen, malah kalau ada 200 persen saya percaya 200 persen,  informasi dari Senkom itu akurat, pertahankan dan tingkatkan terus, jangan sampai terprovokasi pihak-pihak tak bertanggung jawab,” lanjutnya.







Dirbimas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Hengki Kaluara membuka Diklat

Dia menegaskan bahwa polisi juga manusia biasa. Karena itu dia mengajak seluruh anggota Senkom membantu membesarkan hati para polisi dengan berdiri di belakang kepolisian untuk mendukung penguatan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

"Jangan malah membuat Polisi merasa minder dengan ungkapan bahwa jangankan Senkom, polisi saja ditembak," katanya.

Sementara itu HM Sirot mengatakan, saat ini Senkom tengah melakukan proses rekrutmen agar jumlah anggotanya mencapai 60.000 personel. Mereka akan ditempatkan di sekitar 20.000 titik aktifitas Senkom di tengah masyarakat atau dalam rasio 1 berbanding 3.

"Jumlah anggota Senkom tersebut tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata HM Sirot. 

Toto Raharjo, Ketua Panitia, menjelaskan jika ke-limaratus peserta Diklat Kamtibmas dan Bela Negara kali ini, berasal dari anggota atau pengurus Senkom wilayah Indonesia timur, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali – Nustra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Adapun wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat serta Sumatera dilaksanakan terpisah, hal ini untuk efisiensi supaya tidak ada yang merasa terlalu jauh, serta mempertimbangkan kapasitas tempat, karena pengalaman diklat yang sama pada April lalu di Jakarta, peserta mencapai 1500 orang. (Senkom.or.id)

Kamis, 08 Agustus 2013

Selamat Hari raya Idul Fitri 1434 H


Kami Keluarga Besar
SENKOM MITRA POLRI KABUPATEN/KOTA MALANG & BATU.
mengucapkan " Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434H Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Bathin"

Sabtu, 27 Juli 2013

Kunjungan Kapolresta ke Mako Senkom Kota



Alhamdulillah berkat do'a rekan-rekan se nusantara, acara SILATURROKHIM KAPOLRES MALANG KOTA DENGAN ANGGOTA SENKOM MALANG berjalan lancar dan barokah.  Bertempat di Mako Senkom Jl. Supriyadi No.2 Kota Malang, kami mendapat KEHORMATAN dengan KUNJUNGAN Kapolres Malang Kota, Sabtu 6 Juli 2013.  Dalam kesempatan tersebut Kapolres Malang Kota Bapak AKBP. Totok Suhariyanto, S.IK, M.Hum menyampaikan apresiasi kepada Anggota Senkom Kota Malang atas keikhlashan membantu tugas Kepolisian terutama kamtibmas, sehingga beliau merasa"tidak pantas" untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada pengurus dan anggota Senkom.  Akhirnya beliau "hanya" memperkenalkan diri saja, dengan bercerita mulai masuk Akpol sampai karir beliau menjadi Kapolres.  Hadir pula dalam acara tersebut Kasat Bimas AKP. H. Susanto dan beberapa petugas Polisi dalam pengamanan acara tersebut.  Undangan lain antara lain dari Tokoh Masyarakat sekitar Mako, Muspika, Pembina Senkom Mitra Polri Kota Malang, Pengurus Propinsi yang diwakili oleh Bapak Wahjoe (Sekretaris Prop. Jatim), dan Pengurus Pusat Bapak Drs.H. Tatang Kusmiadi.

Selasa, 25 Juni 2013

Pengukuhan dan Pelatihan Pengurus Provinsi Jatim


                                                                               Kasat Binmas Polres dan Polresta se Jatim

Senkom.or.id | Surabaya - Pengukuhan pengurus Provinsi Jatim masa bhakti 2013 – 2018 dilaksanakan tadi pagi (25/6) di Gedung Mahameru Polda Jatim, Jl. A. Yani Surabaya diikuti sekitar 200 peserta terdiri dari pejabat utama Polda Jatim,  Kasat Binmas Polres dan Polresta se Jatim, semua pengurus Provinsi Jatim yang terpilih pada Musda II, ketua dan sekretaris Senkom Kab/kota se Jatim beserta pembina.

Hadir Juga Pembina Senkom Mitra Polri Pusat Brigjen Pol (Purn) Imam Widoyono dan Ketua Umum Senkom Mitra Polri H. Mohammad Sirot, SH, SIP. untuk mengukuhkan pengurus Senkom Provinsi Jatim.

Pengukuhan sekaligus pelatihan yang dibuka secara resmi oleh Binmas Polda Jatim Dra. Pudji Astuti, MM mewakili Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono, merupakan lanjutan dari hasil Musyawarah Daerah (Musda) II Senkom Provinsi Jatim yang menetapkan H. Semoga Jaya, MS, BcKU sebagai ketua.

Dalam sambutan tertulis Kapolda yang dibacakan Pudji Ástuti, peran masyarakat sebagai stakeholder dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat harus kembali diberdayakan dan ditingkatkan sehingga diharapkan setiap anggota Senkom Mitra Polri di seluruh Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya bersama masyarakat untuk membantu dan mensosialisasikan tugas dan kegiatan perpolisian agar tercipta situasi wilayah yang kondusif.

Sementara itu, ketua Umum Senkom Mitra Polri dalam sambutannya mengatakan, jumlah anggota Senkom kurang lebih 1,7 juta personil yang tersebar di seluruh wilayah RI menjadi bagian potensi yang penting dalam mengawal setiap program pemerintah, terutama menjadi mitra bagi Kepolisan dan TNI, juga mitra bagi lembaga pemerintah lainnya maupun mitra bagi masyarakat secara luas.

Personil Senkom Mitra Polri juga merupakan unsur Ratih (Rakyat Terlatih) dapat menjadi kekuatan cadangan bilamana negara membutuhkan.  Hal ini harus menjadi catatan penting bagi kita semua akan pentingnya elemen masyarakat yang rela membantu pemerintahan dari sisi kamtibmas, tambahnya.

Lebih lanjut Ketua Umum mengharapkan, Senkom di Provinsi Jatim bísa berperan membantu dalam rangkaian pilihan Gubernur Jatim, sebagaimana yang dilakukan Senkom di Papua dalam membantu permasalahan komunikasi pada Pilgub di Papua yang menjadi hambatan sebelumnya.

Pengukuhan yang dilanjutkan dengan pelatihan ini merupakan implementasi dari pelaksanaan pokok-pokok program kerja Senkom yang tujuannya adalah melaksanakan training of trainer untuk ditindaklanjuti di masing-masing kab/kota se Jawa Timur.

Senkom seJatim akan kami libatkan dalam pengamanan Pilgub Jatim, kata Pudji dalam penjelasannya saat wawancara dengan Senkom.or.id selesai pengukuhan, namun biaya operasional ditanggung Senkom sendiri secara mandiri, lanjutnya. (Yusuf)

www.senkom.or.id

Minggu, 16 Juni 2013

Salam Satu Jiwa Terakhir Teddy Minahasa

Minggu, 16 Juni 2013 22:05 WIB |  Editor: Adi Agus Santoso | Reporter : Zainuddin


MALANG -
 Pisah-sambut Kapolres Malang Kota di Gedung Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang (UM), Minggu (16/6/2013) malam berlangsung mewah.

Nuansa Jawa menghias di gedung berkapasitas sekitar 8.000 orang ini. Sekitar 2.000 undangan lebih memadati gedung. Beberapa pejabat duduk di barisan depan, diantaranya Walikota Malang Peni Suparto, dan Walikota Batu Eddy Rumpoko. Begitu pula ketua GM FKPPI Jatim, Agoes Soerjanto yang duduk tidak jauh dari Teddy. Sedangkan Aremania dari berbagai korwil duduk di panggung sisi kanan.

Acara dibuka penampilan gelaran wayang kulit oleh dalang asal Trenggalek, Nanang Pramudyo. Dalam pertunjukannya, Nanang berkisah soal peran polisi mengamankan Kota Malang. Di akhir penampilannya, Nanang juga memperkenalkan Totok Suharyanto SIK MHum sebagai Kapolres Malang Kota baru.

Sambutan penonton semakin ruih saat MC Choky Sitohang naik panggung. Pria berdarah Batak itu pun langsung memperkenalkan kedua sosok yang jadi sorotan utama, Teddy dan Totok. "Beliau-beliau ini bukan nama asing lagi di dunia kepolisian. Khusus untuk Pak Teddy, saya sudah mengenal beliau sejak di Jakarta. Semua orang pasti setuju kalau beliau adalah orang yang ramah," tegasnya.

Kedua orang ini juga diminta ke panggung. Teddy menyerahkan simbol andalan Polresta ke Totok, Malang Command Center (MCC). Teddy membuka sambutannya dengan pekik "Salam Satu Jiwa". Aremania menjawab "Arema Indonesia. "Untuk Persebaya dan Persekapas menyesuaikan," kata Teddy.

Teddy lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait. Termasuk Aremania yang berperan menciptakan kedamaian selama pertandingan Arema Cronous. Teddy mencontohkan pelemparan pemain Singo Edan saat tandang ke markas Persipura Jayapura dan Persib Bandung. Tapi Aremania memperlakukan pemain Persipura dan Persib sangat baik.
"Terima kasih Aremania, yang ikut berperan menciptakan kedamaian di Malang," tambahnya.

Deretan artis menutup acara tersebut, di antaranya Tukul Arwana, Vidy Aldiano, Judika, Nunung, Titi DJ, Ruth Sahayana dan Kristina.
Sumber : www.surya.co.id

Irjen Pol Unggung Cahyono Pimpin Polda Jatim


Senkom.or.id | Surabaya : Tongkat pimpinan tertinggi di Polda Jatim berganti, serah terima jabatan Kapolda Jatim, Jum’at (14/6) dari Irjen Pol Hadiatmoko kepada Irjen Pol Unggung Cahyono berlangsung khidmat dan sederhana di Mapolda Jatim.

Usai serah terima Irjen Pol Unggung Cahyono berjanji akan memimpin Polda Jatim dengan sikap anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan anti kekerasan.

Perwira tinggi dengan dua bintang dipundak tersebut  juga siap memberikan teladan dengan melayani anggota terlebih dahulu sebelum melayani masyarakat. “Saya siap memberi teladan dengan melayani anggota dengan baik sebelum melayani masyarakat. Saya siap menjadi konsultan semua anggota polisi dan kualitas kinerja dengan anti –KKN dan anti kekerasan” tegasnya usai acara pisah kenal di gedung Tribrata Mapolda Jatim.

Mantan Kepala Korps Brimob Polri tersebut menambahkan, pihaknya selaku junior juga akan meneruskan apa yang positif dari Irjen Pol Hadiatmoko, penanganan tindak kejahatan, saya akan memberikan prioritas pada atensi Kapolri yakni pidana korupsi, narkoba, konflik sosial, konflik komunal, terorisme, judi, illegal oil, dan kejahatan konvensional yang sering disebut 3-cu (curas, curat, curanmor)”, tegasnya.

Pihaknya juga akan bermitra dan bersinergi dengan segenap komponen masyarakat Jatim, dalam rangka menciptakan kamtibmas yang kondusif, saya mohon kerja sama semua pihak ulama, tokoh masyarakat, untuk bersinergi dengan Polri, imbuh mantan Kapolres Malang ini.

Terkait antensi mendesak  adalah konflik sosial dan konflik komunal yaitu PILKADA Jatim dan rencana kenaikan harga BBM bulan ini, maka dalam waktu dekat pihaknya akan bertemu dengan pertamina, mahasiswa dan masyarakat termasuk media.

Pihaknya juga menghimbau kepada anggota Polri harus tetap responsive dan professional dalam kerawanan sosial yang meresahkan masyarakat.kuncinya ada tiga, satu: Polri harus tetap bermitra dengan masyarakat, ujar mantan kapolres Sidoarjo tersebut.

Sementara itu mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Hadiatmoko mengaku senang bertugas di Polda Jatim karena kebersamaan dengan seluruh jajaran Polri, TNI, instansi terkait, masyarakat dan media masa mendukung situasi Jatim yang sangat kondusif.

Setelah bertugas selama satu tahun sebelas bulan di Polda Jatim, saya mohon maaf atas kesalahan saya dan almarhum istri saya”, kata mantan Wakabareskrim Mabes Polri, demikian yang ditulis radar Surabaya sabtu 15 /6 ( by; AM /sda-1)

Senin, 22 April 2013

Berita Raya Online : Waka Polri Minta Anggota Senkom Mitra Polri Miliki Wawasan Global

Jakarta, BeritaRayaOnline.Com- Wakil Kepala Kepolisian RI (Waka Polri) Komjen Pol Nanan Sukarna meminta agar para anggota Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polisi untuk memiliki wawasan global, berpikir nasional dan bertindak secara lokal.
Waka Polri Nanan Sukarna mengtakan hal itu dalam upacara penutupan Diklatnas Kamtibmas dan Telematika Angkatan IV yang diikuti 1.500 peserta dari seluruh Indonesia yang berlangsung 9-11 April 2013 di Komplek Yayasan Minhajurrosyidin, Lubang Buaya, Jakarta, Kamis sore (11/4/2013).
Menurut Nanan, dengan memiliki wawasan global para anggota Senkom tidak menjadi ketinggalan zaman, dengan berpikir nasional maka anggota Senkom mempunyai rasa kebangsaan yang kuat, dan dengan bertindak lokal akan bisa ikut memajukan bangsa dalam proses pembangunan.
“Anggota Senkom harus merupakan pribadi yang jujur, terpercaya, disiplin, bertanggung jawab, berpandangan luas dan melindungi masyarakat,” katanya.
Ketua Umum Senkom Mitra Polisi H.M. Sirot, SH, SIP mengatakan tujuan diadakan diklat itu selain untuk meningkatkan kemampuan personil Senkom juga untuk mengokohkan kembali semangat serta komitmen dalam peran serta sebagai warga Negara guna memperkokoh persatuan dan kesatuan. “Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini semakin banyak dan semakin tinggi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat,” katanya seraya menambahkan hal itu jelas akan melemahkan sendi-sendi kita dalam berbangsa dan bernegara.
Untuk itu, katanya, kemampuan personel masyarakat yang tergabung dalam kekuatan cadangan (kuatcad) harus ditingkatkan sehingga benar-benar menjadi rakyat terlatih (Ratih) yang siap berperan dalam menjaga ketertiban dalam hidup bermasyarakat. 
“Apalagi ancaman itu juga semakin canggih, tak hanya fisik melainkan juga ideology yang mengancam landasan kita dalam berbangsa dan bernegara,” katanya.
Demikian halnya dengan kejahatan siber, kata Sirot, dengan kemampuan di bidang telematika personel Senkom juga dapat membantu pemerintah dalam melacak dan melakukan intercept terhadap pelaku cybercrime.
“Pelatihan ini juga menjadi semacam ujian bagi personel Senkom mengenai komitmen kami dalam peran aktif terhadap Negara,” katanya.
Menurut Sirot, mereka datang dari seluruh Indonesia membiayai dirinya sendiri sehingga diklat itu bisa berlangsung.
“Hal ini jarang terjadi di mana sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kemandirian seperti Senkom ini,” katanya.(lasman)http://beritarayaonline.ginwiz.com/lnk000/=www.beritarayaonline.com/2013/04/waka-polri-minta-anggota-senkom-mitra.html/

Sabtu, 20 April 2013

DIKLATNAS KAMTIBMAS DAN TELEMATIKA DI JAKARTA

Senkom MP Kota Malang | Jakarta -  Diklat Kamtibmas dan Telematika Senkom Mitra Polri bersama Mabes Polri diikuti 1500 peserta dibuka secara resmi oleh Kabaharkam Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs. Oegroseno, SH (9/4/13) mewakili Wakapolri.

Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon udara pada saat upacara pembukaan di lapangan gedung Minhajur Rosyidin Lubang Buaya Jakarta Timur.
 Hadir dalam pembukaan Pejabat Mabes Polri, Mabes TNI, Ketua KNPI, BNPB, Kemenpora dan undangan lainnya.

Dalam sambutan Kabaharkam, saat ini Polri sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian yang profesional, maka Polri harus menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma dari yang reaktif dan konvensional menjadi proaktif dan modern dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial

Polri sadar bahwa untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tenteram dalam masyarakat Polri tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi Polri harus bermitra dengan masyarakat.

Dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai obyek dalam ketertiban masyakarat akan tetapi sejajar/setara dengan Polri untuk bersama-sama memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat. 

Peran serta masyarakat sebagai state holder dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat harus kembali diberdayakan dan ditingkatkan sehingga masing-masing anggota masyarakat  dapat berperan aktif untuk menjaga keluarga dan lingkungannya dari gangguan kamtibmas.

Oleh karena itu diharapkan setiap anggota Senkom yang ada di seluruh Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya bersama dengan masyarakat untuk membantu dan mensosialisasikan tugas dan kegiatan pemolisian dalam mewujudkan atau terciptanya situasi yang kondusif dan siskamtibmas secara swakarsa.

Keterbatasan sumber daya Polri yang merupakan salah satu hambatan internal Polri dalam pembinaan kamtibmas akan terbantu dengan adanya partisipasi masyarakat terutama dari Senkom sebagai mitra polri dalam pembinaan kamtibmas, lanjutnya.

Rapat koordinasi Pengurus Pusat Senkom Mitra Polri dengan Mabes Polri dilakukan setelah upacara pembukaan yang dihadiri pula oleh ketua Senkom Provinsi se Indonesia untuk melaporkan semua kegiatan Senkom yang telah dilakukan.

Pada diklat ini  Mabes TNI juga memberikan materi tentang peranan Negara dalam mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI yang disampaikan pada peserta kamtibmas.


Materi pembuatan Blog, Eqso, Direction Finder, Cara buat RPU, mengukur jangkauan pancaran radio diberikan pada 500 peserta diklat telematika.

Peserta Diklatnas terdiri utusan dari seluruh Kota/Kabupaten dan Provinsi.  Dari Kota Malang utusan peserta terdiri dari dua personil yaitu Soetamto, SP  dan Arif Sukmanto.   Sebelum berangkat utusan dari Kota Malang terlebih dahulu beraudiensi untuk meminta petunjuk dan arahan di Polres Malang Kota yang diterima oleh Kasat Binamitra, AKP Susanto.  (Jatim 33.02B)

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons