DIRGAHAYU TNI

DIRGAHAYU TNI

Selasa, 01 Desember 2015

SENKOM KOTA MALANG MENGIKUTI WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA DI SURABAYA

Senkomkotamalang.or.id | Surabaya,30/11/2015 -  Sentra Komunikasi (Senkom)
Mitra Polri Kota Malang mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas Kinerja yang diselenggarakan oleh Sentra Komunikasi (Senkom)
Mitra Polri Provinsi Jawa Timur. Adapun utusan Senkom Kota Malang adalah Khoirul Basnovie, ST (Ketua), Arif Sukmanto (Wakil Ketua), Anas Nursofyan (Sekretaris), Suyono Baskoro (Korcam Sukun), Adi Wiratama, SH (Korcam Klojen) dan Agus (Korcam Kedungkandang).

Acara ini bertemakan menuju organisasi yang solid,
profesional, dan mandiri sehingga diharapan Senkom dapat berperan
serta dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat.
Adapun tujuan digelarnya Workshop Senkom se-Jawa Timur ini untuk
menyamakan sudut pandang dalam berpikir dan berupaya ikut menciptakan
kamtibmas sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Setelah itu, seluruh
peserta Workshop yang terdiri dari 38 pengurus kabupaten dan kota
dapat langsung mengimplementasikan hasil workshop kepada jajarannya
baik di tingkat kabupaten/kota, koordinator wilayah, dan pengurus
kecamatan.
Dalam menunjang kinerja di tengah masyarakat, Senkom yang terdiri dari
berbagai lapisan masyarakat mempunyai peran penting dalam menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), ujar H. Semoga Jaya,
MS., Bc.Ku selaku Ketua Senkom Mitra Jawa Timur.
Kebutuhan rasa aman, lanjutnya merupakan kebutuhan utama dalam
kehidupan sosial. Untuk itu, perlu dilakukan sinergitas antara Senkom
Mitra Polri dengan Polri khususnya di wilayah Jawa Timur.
Anggota Senkom Provinsi Jawa Timur yang berjumlah sekitar 4200
personil, dapat membawa dampak bagi terciptanya masyarakat yang
kondusif. Tentunya, harus didukung keikutsertaan dan kemitraan yang
solid antara Senkom dengan Polri dalam menciptakan kamtibmas.
Senkom mempunyai tugas menginformasikan gangguan kamtibmas kepada
pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian yang menindak lanjuti
gangguan kamtibmas tersebut. "Artinya Senkom hanya bertugas sebatas
memberikan informasi bukan menindak kejahatan", pungkas H. Muhammad
Sirot SH., S.IP dalam pembukaan Workshop Senkom Provinsi Jawa Timur di Hotel Papilio Surabaya, Senin (30/11).
Ia menambahkan, bahwa tugas Polri akan semakin ringan dengan kehadiran
Senkom Mitra Polri. Karena dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten,
kota, kecamatan saling bersinergi dan solid dalam mencegah gangguan kamtibmas.
Diharapkan Senkom di seluruh nusantara dapat membantu dan
mensosialisasikan tugas dan kegiatan dari kepolisian. Sehingga
terwujud masyarakat Indonesia yang aman, nyaman dan damai.

Minggu, 07 Desember 2014

KORBAN HANYUT DI SUNGAI BRANTAS DITEMUKAN



Malang | Minggu (7/12/2014) Setelah melakukan pencarian korban hanyut selama 3 hari, akhirnya SAR gabungan (Senkom Mitra Polri, SAR Trenggana, SAR Pakem dan TRC Bakesbang Kota Malang) berhasil menemukan  jasad korban pada hari Minggu (7/12/2014) sekitar pukul 11.30 WIB.  Lokasi penemuan di Desa Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, berjarak sekitar 6 KM dari lokasi jatuhnya korban.
Korban adalah Fahril Maulana (14 tahun) anak dari pasangan Asnan dan Rohmah, yang beralamat di Jl. Muharto Gang V RT/RW: 07/08 Kedungkandang Malang.  Awal kejadian Kamis sore (4/12/2014) korban bermain bola bersama teman-temannya, berusaha mengambil bola yang tercebur di sungai Brantas.  Korban terjatuh dan hanyut karena tidak bisa berenang.  Warga yang berada di sekitar kejadian berusaha memberikan pertolongan, namun tidak berhasil.  Akhirnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kedungkandang dan SAR.
SAR Senkom Mitra Polri diperkuat 10 personil, Suyono Baskoro, Suwadi, Sodik, Syafi’i, Wiyadi, Mahbub, Andik, Irul, Zen  dan Sadeck Warnanto


Sabtu, 18 Oktober 2014

Profesi Ini Diperbolehkan Miliki Pistol


        Senkom MP | JAKARTA - Tidak semua masyarakat diperbolehkan memiliki senjata api atau pistol. Ada sejumlah syarat dan ketentuan bila ingin memiliki pistol.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengungkapkan, sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No.82/2004 orang-orang yang bisa diberikan ijin memiliki senjata api bela diri tersebut di antaranya pejabat DPR/MPR/legislatif, pejabat Eksekutif, pejabat pemerintah, pejabat swasta, pengusaha, direktur utama, komisaris, pengacara dan dokter.
Namun, lanjut Rikwanto, tetap tidak semuanya bisa membawa atau menenteng senjata api tersebut sembarangan terutama di tempat umum.
"Syarat untuk mendapatkannya, berusia 24-65 tahun, minimal mengikuti kelas menembak selama tiga tahun, lulus tes psikologi, lulus tes kesehatan, dilengkapi surat keterangan dari instansi atau kantor dari orang yang ingin mendapatkan ijin memiliki senjata api," ungkap Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jumat 17 Oktober kemarin.
Selain itu, menurut Rikwanto, pemilik juga harus lulus uji keterampilan mengamankan dan merawat senjata api dan digunakan apabila dalam situasi dan kondisi yang mengganggu keselamatan jiwanya.
"Jadi ketentuannya sangat ketat, dan tidak sembarangan," jelasnya.

Rabu, 09 Oktober 2013

FUNGSI WARNA SURAT TILANG DAN TIPS SAAT DITILANG


Di Indonesia, terdapat lima warna slip tilang yang berlaku, yaitu merah, biru, hijau, kuning, dan putih. Fungsinya pun berbeda-beda, yaitu:

1. Merah : Diberikan kepada pelanggar/terdakwa yang ingin menghadiri sidang;

2. Biru : Diberikan kepada pelanggar/terdakwa yang menitipkan di bank yang ditunjuk;

3. Hijau : Diberikan kepada pengadilan;

4. Kuning Diberikan kepada anggota kepolisian;

5. Putih : Diberikan kepada kejaksaan.


Jika kita melanggar peraturan lalu lintas dan ditilang oleh pihak kepolisian, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu:

1.
Jika Pelanggar meminta blanko tilang berwarna biru maka pelanggar tidak perlu lagi mengikuti sidang di Pengadilan, bisa membayar langsung di Bank BRI. Namun slip tilang berwarna Biru ini dikenai denda sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas & Angkutan Jalan.


Contoh :
Tidak memiliki SIM. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000

Keterangan: Dengan blanko tilang warna biru melanggar pasal ini, Pelanggar diwajibkan untuk membayar denda yaitu Rp 1.000.000 dan disetorkan ke Bank BRI yang telah ditentukan.

2. Mengikuti sidang, kita akan diberi slip merah.


Semua denda akan masuk ke kas negara. Pungutan liar diluar ketentuan berlaku tidak diperkenankan. Pembayaran denda dapat dilakukan melalui Bank BRI yang ditunjuk. Setelah proses sidang selesai, anda kita bisa mendapatkan kembali SIM/STNK yang disita dikantor Satlantas dimana anda di tilang.



Tips:

1.Baca dengan seksama alamat Bank yang ditunjuk untuk menyetor denda bila anda mengambil slip biru.

2. Baca dengan seksama lokasi pengadilan dimana anda akan menjalani sidang.

3. Baca dengan seksama alamat satlantas dimana anda akan mengambil STNK dan SIM yang disita oleh Petugas (tanya langsung dengan petugasnya agar lebih jelas).


Demikian semoga bermanfaat.


(Sumber: TMC Polda Metro Jaya)

Selasa, 01 Oktober 2013

Syarat dan Tata Cara Mutasi Kendaraan Bermotor

Syarat Mutasi Kendaraan :

BPKB

STNK

Cek Fisik Kendaraan (bisa dilakukan cek fisik bantuan dikantor cek fisik dikantor Samsat terdekat)

Kwitansi Jual Beli (materai 6000)

KTP pemilik (daerah yang akan dituju)

(Untuk badan hukum ): Salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup & ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.
Untuk intansi pemerintah ( termasuk BUMN & BUMD ) : surat tugas atau surat kuasa bermaterai cukup & ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan.


Tata Cara Mutasi Kendaraan :

1. Pertama, Melapor ke Samsat (menurut Plat motor yang terdaftar sekarang).

2. Langsung ke Bagian Loket Mutasi (menyerahkan BPKB+KTP daerah yang dituju).

3. Cek Fisik (gesek nomor rangka+mesin) membayar sejumlah biaya.

4. Kembali ke Bagian Mutasi (menyerahkan FC BPKB+STNK+KTP rangkap 2).

5. Kebagian Fiskal (membayar sejumlah biaya).

6. Kembali Ke bagian Mutasi (membayar sejumlah biaya untuk mencabut berkas dari samsat setempat).

7. Menunggu Berkas keluar dengan waktu tertentu. (mendapat surat jalan sementara).

8. Setelah Berkas keluar, Lapor ke samsat daerah tujuan. (menyerahkan berkas-berkas yang diterima ke bagian mutasi).

9. Cek Fisik kembali (gesek nomor rangka+mesin) membayar sejumlah biaya.

10. Cross Cek ke POLDA setempat. (bila mutasi lintas propinsi).

11. Kembali ke samsat daerah tujuan (menyerahkan berkas-berkas dan mendapat surat jalan sementara).

12. Menunggu STNK + Plat No. dengan waktu tertentu.

13. Setelah sesuai dengan lama waktu yang ditentukan kembali ke samsat untuk mengambil STNK + Plat NOPOL baru. (membayar sejumlah biaya untuk pajak, STNK, Plat No., penulisan BPKB)

14. Menunggu BPKB yang di-update dengan waktu tertentu.

15. Mengambil BPKB yang telah di Update.

16. Selesai.


(sumber: Divisi Humas Mabes Polri)

Sabtu, 28 September 2013

BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERKARA DI KEPOLISIAN



   
Senkom MP | Kota Malang - Apabila kita melaporkan sesuatu kepada kepolisian, misalnya laporan tindakan penganiayaan, dan sudah beberapa hari laporan tersebut belum ditindak lanjuti. Pertanyaan saya, apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut ? Dan apa upaya hukum yang bisa dilakukan apabila kepolisian tidak menindaklanjuti laporan tersebut ?

Sumber diketahui adanya suatu Tindak Pidana bisa diketahui melalui: Laporan, atau Pengaduan, atau tertangkap tangan.

Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak / kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP).

Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor.

Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan.

Adapun pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana (“TP”) aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP).
Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi.

Tertangkap Tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan TP atau tengah melakukan TP dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat TP dilakukan.

Mengenai pertanyaan tentang apakah ada aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut, maka jawabannya adalah tidak ada.

Akan tetapi, terdapat Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI (“Perkap No. 12 Tahun 2009”), yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sebagai berikut:

1. Pertama kali terkait batas waktu menyerahkan Laporan yang dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian, yakni.

Pasal 11

(1) Laporan Polisi yang dibuat di SPK WAJIB segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.

(2)Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang

(3)Laporan Polisi sebagaimana dimaksud, selanjutnya HARUS sudah disalurkan keapda penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Pasal 18: Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.

2. Proses berikutnya setelah laporan adalah kegiatan penyelidikan dan batas waktu melaporkan hasil penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 26 Perkap No. 12 Tahun 2009, sebagai berikut:

(1) Penyelidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.

(2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2(dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.

3. Proses setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan. Pasal 33 dan Pasal 34 Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi surat perintah Penyidikan. Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.”

4. Perkap No. 12 Tahun 2009 selanjutnya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut:

Pasal 31

(2) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
a. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
b. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
c. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
d. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

(3) Dalam menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.

(4) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 32:

(1) Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.

5. Dalam hal kepolisian tidak menindaklanjuti laporan, atau jika ada ketidakpuasan atas hasil penyidikan, maka Pelapor atau saksi dapat mengajukan surat pengaduan atas hal tersebut kepada atasan Penyelidik atau Penyidik atau badan pengawas penyidikan, agar dilakukan koreksi atau pengarahan oleh atasan penyelidik/penyidik yang bersangkutan.

Dalam rancah hukum pidana, daluwarsa diatur untuk pengaduan, penuntutan, menjalankan pidana dan upaya hukum lainnya, tetapi tidak diatur daluwarsa untuk menindaklanjuti laporan. Menurut Pasal 74 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), masa daluwarsa mengajukan pengaduan ke kepolisian adalah:

1. Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia;

2. Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Peraturan Kepala Kepolisian RI No.: 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara Pidana di Lingkungan Kepolisisan Negara Republik Indonesia

(sumber: Divisi Humas Mabes Polri)

Jumat, 27 September 2013

CARA MENGURUS SIM A DAN SIM C DI KEPOLISIAN

Senkom MP | Kota Malang - Bagi warga negara Indonesia yang akan menggunakan SIM baru untuk golongan SIM A dan SIM C. Dapat datang langsung mengisi formulir pendaftaran ke Kantor SAMSAT Setempat.

Untuk mengenal lebih jauh mengenai kegunaan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).

Jenis-jenis Surat Ijin Mengemudi ( SIM )

Di Indonesia Surat Izin Mengemudi terdiri dari dua jenis yaitu :

1.Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan
2.Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum

Pada postingan ini yang kami share adalah SIM Kendaraan Bermotor untuk perseorangan

Golongan SIM perseorangan

SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.

SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg

SIM B2, untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.

SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor.

SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Persyaratan Permohonan SIM perseorangan

Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009

1.Usia

17 tahun untuk SIM C dan D
18 tahun untuk SIM A
21 tahun untuk SIM B1
21 tahun untuk SIM B2

2.Administratif

memiliki Kartu Tanda Penduduk
mengisi formulir permohonan
rumusan sidik jari

3.Kesehatan

sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis

4.Lulus ujian

ujian teori
ujian praktek dan/atau
ujian ketrampilan melalui simulator

5.Biaya pembuatan SIM baru, sesuai dgn PP No. 50 tahun 2010 ttg PNBP Polri adalah :

Biaya Pembuatan SIM A Rp 120.000
SIM C Rp. 100.000
Biaya tersebut belum termasuk biaya asuransi dan kesehatan.

(sumber: Divisi Humas Mabes Polri)

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | JCPenney Coupons